Call Us:+1-888-888-888

Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Banten Studi Anti Korupsi ke KPK

Home  /  Pendidikan  /  Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Banten Studi Anti Korupsi ke KPK

30.Nov, 2019 Comments Off on Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Banten Studi Anti Korupsi ke KPK Pendidikan

Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Banten Studi Anti Korupsi ke KPK

Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Banten Studi Anti Korupsi ke KPK

Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Banten Studi Anti Korupsi ke KPK

Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Banten Studi Anti Korupsi ke KPK

Sebanyak 120 mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN) atau Siyasah Syari’ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan studi anti-korupsi ke KPK. Didampingi Ketua Jurusan, M. Ishom el-Saha, para mahasiswa diterima oleh Devisi Pencegahan Korupsi KPK yang diwakili, Romi Imam Sulaiman.

Sebagai agen perubahan, mahasiswa perlu terlibat dalam meningkatkan Indeks Pencegahan Korupsi

(KPK) negara Indonesia yang masih di bawah rata-rata, baik di dunia maupun di Asia. IPK Indonesia adalah 38 sedangkan IPK rata-rata negara di dunia 44.

Menurut Romi Imam Sulaiman, seorang mentor Devisi Pencegahan KPK, bahwa IPK tidak ditentukan dengan jumlah koruptor yang ditangkap KPK. Rendahnya IPK di Indonesia lebih banyak dipengaruhi tingkat kepuasan layanan umum dan budaya pungutan liar yang masih merajalela.

“Oleh sebab itu pencegahan korupsi sebetulnya lebih menentukan dibandingkan penindakan korupsi,” jelasnya di kantor KPK, Jakarta, Rabu (27/11).

Padahal, lanjut Romi, IPK sering dijadikan pijakan para investor asing dalam menanamkan modal

di negara berkembang. Singapura yang memiliki IPK paling tinggi di kawasan Asia Tenggara dapat dijadikan contoh kenapa para investor lebih memilih menanamkan modal di negara yang tak memiliki sumber daya alam itu.

Romi menambahkan, negara yang memiliki nilai IPK tinggi dapat menekan angka pengangguran.

Sebab lapangan kerja bertambah luas seiring dengan meningkatnya investasi. Sebaliknya, negara yang IPK nya rendah akan menambah angka pengangguran setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan sepinya investasi di negara-negara yang indeks pencegahan korupsinya rendah.

Jadi, mahasiswa dituntut berperan aktif melakukan pencegahan korupsi agar IPK negara Indonesia meningkat.

“Tanggung jawab ini bukan hanya di pundak KPK. Akan tetapi lebih penting lagi adalah peran masyarakat dan mahasiswa. Agar kesempatan kerja terbuka luas seiring dengan kepercayaan para investor terhadap bangsa Indonesia,” kata Romi Imam Sulaiman menutup kuliahnya di hadapan mahasiswa HTN UIN Banten

 

Sumber :

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG08/FA_2008_UNDG-LL379__UG08_-A/Blog_105.jnz?portlet=Blog_105&screen=View+Post&screenType=next&&Id=dc470024-0aec-432c-bf79-108752dbf4b8


Comments are closed.