Call Us:+1-888-888-888

Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut

Home  /  Pendidikan  /  Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut

18.Jul, 2019 Comments Off on Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut Pendidikan

Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut

Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut

Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut

Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut

Pengayoman;

adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

kemanusiaan;

adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia seerta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

kebangsaan;

adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

kekeluargaan;

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-uundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

kenusantaraan; kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasrkan Pancasila.

bhineka tunggal ika; adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

keadilan;

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; adalah materi muatan peeraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

ketertiban dan kepastian hukum; adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

keseimbangan , keserasian, dan keselarasan. adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat degan kepentingan dan negara.

Sumber : https://dcc.ac.id/blog/2-merk-jam-tangan-terbaik-di-dunia/


Comments are closed.