Call Us:+1-888-888-888

Pengertian ilmu Perundang-Undangan

Home  /  Pendidikan  /  Pengertian ilmu Perundang-Undangan

18.Jul, 2019 Comments Off on Pengertian ilmu Perundang-Undangan Pendidikan

Pengertian ilmu Perundang-Undangan

Pengertian ilmu Perundang-Undangan 

Pengertian ilmu Perundang-Undangan

Pengertian ilmu Perundang-Undangan

 

Pengertian ilmu Perundang-Undangan 

Ilmu Perundang-Undangan adalah ilmu yang berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, terutama di Jerman sebagai negara yang pertama kali mengembangkan. Secara konsepsional Ilmu Perundang-Undangan menurut Burkhardt Krems adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara (die interdisziplinare wissenschaft vonder staatlichen rechtssetzung). Lebih lanjut Burkhardt Krems membagi Ilmu Perundang-Undangan dalam tiga wilayah:[1]
1. proses perundang-undangan.
2. metode perundang-undangan.
3. teknik perundang-undangan.

Burkhardt Krems mengatakan perundang-undangan mempunyai dua pengertian:

1. teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.
2. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

Dalam hal ini Ilmu perundang-undangan memberikan pengertian sebagai berikut:

a. norma hukum dan tata urutan atau hirarki.
b. lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.
c. lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang peratura perundang-undangan.
d. tata susunan norma-norma hukum negara.
e. jenis-Jenis perundang-undangan beserta dasar hukumnya.
f. asas-asas dan syarat-syarat serta landasan-landasannya.
g. pengundangan dan pengumumannya.
h. teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.
Menurut Hans Nawiasky memperinci urutan norma hukum yang terdiri dari:[4]
1. Grundnorm.
2. Aturan-aturan dasar negara.
3. aturan formal, undang-undang.
4. peraturan di bawah undang-undang.

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yakni:
1. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, dan
2. Asas-asas dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: [5]
  1. Kejelasan tujuan; Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
  2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
  3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembenetukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan peerundang-undangan.
  4. Dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secarra filosofis, yuridis mauupun sosiologis.
  5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang dimaksud dengan Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-uundangan, sistematika dan pilihan kata atau termonologi, serta bahasa hukuumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  6. Keterbukaan. adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturran perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perrundang-undangan.

Sumber : https://dcc.ac.id/blog/sejarah-perumusan-teks-proklamasi-kemerdekaan-indonesia/


Comments are closed.