Call Us:+1-888-888-888

Kemendagri Pro-Pemkot Surabaya Terkait Bansos untuk SMA-SMK

Home  /  Pendidikan  /  Kemendagri Pro-Pemkot Surabaya Terkait Bansos untuk SMA-SMK

4.Jul, 2019 Comments Off on Kemendagri Pro-Pemkot Surabaya Terkait Bansos untuk SMA-SMK Pendidikan

Kemendagri Pro-Pemkot Surabaya Terkait Bansos untuk SMA-SMK

Kemendagri Pro-Pemkot Surabaya Terkait Bansos untuk SMA-SMK

Kemendagri Pro-Pemkot Surabaya Terkait Bansos untuk SMA-SMK

Kemendagri Pro-Pemkot Surabaya Terkait Bansos untuk SMA-SMK

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya memberikan jawaban kepada Pemkot dan DPRD Surabaya terkait pengucuran bantuan sosial (bansos) untuk siswa SMA-SMK. Prinsipnya, pemberian bantuan tersebut harus mengacu pada program Pemkot Surabaya. Apakah termasuk program prioritas ataukah tidak.

Dalam konsultasi ke Jakarta itu, sejumlah pihak hadir. Dari DPRD, ada perwakilan Badan Anggaran DPRD Surabaya dan Ketua Komisi D Agustin Poliana. Pemkot diwakili Asisten 1 Pemerintahan Yayuk Eko Agustin Wahyuni dan Kabiro Hukum Ira Tursilowati. Ada pula perwakilan kejaksaan, kepolisian, dan staf ahli Pemkot Surabaya.

Mereka selanjutnya ditemui Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan. Dia mengatakan bahwa dari aspek hukum, pemberian bantuan keuangan bukanlah hal yang dilarang. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ”Secara normatif, bantuan keuangan, baik ke pemerintahan di atas atau ke bawah, bisa dilakukan. Bahkan, kerja sama antardaerah juga bisa,” ujarnya.

Hanya, lanjut Maurits, pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi daerah yang bersangkutan. Khususnya daerah yang mengucurkan bantuan. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya.

Menurut dia, harus dilihat juga, apakah pemberian bantuan tersebut menjadi bagian dari program prioritas Pemkot Surabaya ataukah tidak. Jika Pemkot Surabaya menilai masih ada pos-pos lain yang perlu kucuran, pemberian bantuan itu tidak bisa dilaksanakan.

Apalagi, secara kewenangan, pembiayaan SMA-SMK tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya. Melainkan Pemprov Jatim. ”Jangan nanti ada pemikiran, yang bukan pekerjaan pokok Pemkot Surabaya itu yang malah diselesaikan. Sebaliknya, yang justru tanggung jawab pokok malah terbengkalai,” imbuhnya.

Namun, agar tarik ulur bansos untuk siswa SMA-SMK tersebut segera klir, Kemendagri merekomendasikan agar DPRD dan Pemkot Surabaya membicarakannya dengan Pemprov Jatim. Sebab, merekalah yang kini mengelola SMA-SMK. Berapa kebutuhannya, pemprov lebih tahu.

Jika dalam koordinasi tersebut Pemprov Jatim menyatakan cukup, Pemkot Surabaya tidak perlu memberikan bantuan. ”Sebab, itu nanti bisa terjadi duplikasi anggaran,” tuturnya.

Polemik pemberian bansos untuk siswa SMA-SMK tersebut juga mendapat respons dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad. Dia mengatakan, kucuran dana pendidikan oleh pemkab atau pemkot untuk SMA dan SMK sejatinya tidak masalah. ’’Tetapi yang harus dicatat, selesaikan dulu kewajiban daerah (Pemkot Surabaya),’’ jelasnya. Selama ini, kewajiban Pemkot Surabaya adalah menangani PAUD, SD, dan SMP.

Setelah urusan wajib tersebut tertangani, selanjutnya bila pemkot masih memiliki surplus

anggaran, membantu SMA-SMK tidak menjadi persoalan. Hamid memberikan petunjuk, paling aman pemkab/pemkot memberikan bantuan langsung kepada siswa. Sebab, bantuan tidak harus diberikan ke lembaga atau sekolah. ’’Bantuan langsung kepada siswa bisa beragam. Intinya untuk keperluan pribadi,’’ jelasnya.

Salah satunya, pemkot bisa memberikan bantuan berupa subsidi transportasi sehari-hari siswa SMA atau SMK. Hamid tidak memungkiri masih banyak warga yang merasa berat untuk kebutuhan uang transportasi ke sekolah sehari-hari. Kemudian, juga bisa berupa pemberian bantuan buku, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya. Termasuk berupa beasiswa kepada siswa SMA-SMK yang tidak mampu secara finansial.

Kemendikbud pernah berencana menetapkan pemkab/pemkot percontohan. Mereka diperbolehkan

memberikan bantuan pendanaan untuk anak-anak SMA dan SMK. Namun, melihat perkembangan saat ini, lanjut Hamid, rencana tersebut belum bisa diterapkan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengatakan, hasil konsultasi bersama dengan Kemendagri sudah menemukan jawaban. Sejatinya, pemkot bisa memberikan bantuan kepada siswa miskin SMA-SMK. Hanya, pemkot harus bisa menyelesaikan urusan wajib terlebih dahulu. ”Bansos bukan urusan wajib. Kecuali, urusan wajib sudah terpenuhi,” katanya.

Agustin menuturkan, pemkot hingga saat ini masih pada pendiriannya menolak pemberian bansos

kepada siswa miskin SMA-SMK. Karena itulah, dewan berusaha mencarikan solusi terbaik atas persoalan tersebut.

Dalam konsultasi ke Kemendagri itu juga ditegaskan bahwa pemberian bantuan kepada siswa miskin SMA-SMK tidak bisa dilakukan. Sebab, belum ada payung hukum yang jelas. Kecuali, ada permendagri yang baru. ”Ya, sama saja tidak bisa. Tidak ada keberanian pemkot ke arah sana. Setiap tahun jelas tidak bisa dianggarkan kalau harus menunggu permendagri,” imbuhnya.

 

Sumber :

http://www.disdikbud.lampungprov.go.id/perencanaan/apa-itu-frase.html


Comments are closed.