Call Us:+1-888-888-888

Bansos SMA-SMK Surabaya Masih Gelap

Home  /  Pendidikan  /  Bansos SMA-SMK Surabaya Masih Gelap

4.Jul, 2019 Comments Off on Bansos SMA-SMK Surabaya Masih Gelap Pendidikan

Bansos SMA-SMK Surabaya Masih Gelap

Bansos SMA-SMK Surabaya Masih Gelap

Bansos SMA-SMK Surabaya Masih Gelap

Bansos SMA-SMK Surabaya Masih Gelap

Rencana pemberian bantuan sosial (bansos) untuk siswa SMA-SMK di Surabaya belum jelas. Pemkot Surabaya menolak anggaran yang diusulkan DPRD Surabaya itu. Alasannya masih sama: takut terjerat kasus hukum.

Usulan anggaran Rp 28 miliar untuk membantu 11.686 siswa itu pun belum bisa masuk APBD 2018. Karena belum ada kata sepakat dengan pemkot, Ketua DPRD Surabaya Armuji akhirnya menunda persetujuan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) APBD 2018. ”Kami ke Jakarta. Kami ajak pemkot ke Kemendagri. Ayo, adu argumen,” ujar politikus PDIP itu.

Armuji bakal mengajak seluruh anggota badan anggaran (banggar) dan badan musyawarah (bamus). Dewan telah mengantongi delapan payung hukum. Pemkot Surabaya juga diminta membawa landasan hukum terkait penolakan tersebut.

Konsultasi sebelumnya dilakukan Komisi D DPRD Surabaya. Hasilnya, pemberian bansos diperbolehkan. Pemkot dapat membantu siswa tak mampu meski kewenangan SMA-SMK beralih ke pemprov. Tapi, DPRD ingin memastikan jawaban itu kembali. Sebab, pernyataan tersebut hanya disampaikan secara lisan oleh perwakilan Kemendagri.

Perwakilan pemkot yang diajak dalam kunjungan tersebut diminta menyepakati segala hasil yang

disampaikan Kemendagri. Sebab, dalam kondisi itu, satu-satunya jalan tengah adalah meminta mediasi dari pemerintah pusat. ”Kalau Kemendagri tidak boleh, dewan tidak akan memaksa. Kalau ternyata boleh, ya seharusnya pemkot ikutlah,” jelasnya.

Armuji juga meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak berprasangka buruk pada dewan. Sebab, usulan itu muncul dari banyaknya protes warga saat reses. Dewan diwaduli banyak warga yang kesulitan membayar SPP. Armuji bahkan mengajak pemkot menggandeng kejaksaan untuk mengawal pencairan dana tersebut.

Sementara itu, pemkot tetap belum berani memberikan bantuan kepada siswa miskin SMA-SMK. Alasannya, UU 23/2014 menjelaskan bahwa pemprov-lah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan menengah. Pemkot hanya bertanggung jawab pada pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan nonformal.

”Saya memang tidak berani. Benar, tidak berani,” tegas Tri Rismaharini. Risma mengatakan

pernah meminta pertimbangan kepada ahli hukum, kejaksaan, hingga kepolisian. Hasilnya, pemkot tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk SMA-SMK. ”Setelah tidak bisa, saya langsung ke Kemendagri,” ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, pihaknya sudah menganalisis aturan pemberian bantuan itu sebelum sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, perjuangan tersebut kandas. ”Kami sudah jauh-jauh hari memperjuangkan. Bukan baru-baru ini,” katanya.

Menurut Risma, pemberian bantuan kepada siswa SMA-SMK sangat berisiko. Karena itu, pihaknya

berkirim surat kepada Gubernur Soekarwo untuk membantu siswa miskin SMA-SMK. ”Kewenangan ada di provinsi. Katanya akan dibantu,” jelasnya. Jika memang pemberian bantuan itu bisa, lanjut dia, harus ada surat resmi dari Kemendagri. ”Kalau saya yang keluarkan kebijakan itu dan bermasalah dengan hukum, saya nanti bisa masuk penjara,” katanya.

 

Sumber :

https://nouw.com/danuaji/understanding-and-examples-of-explanator-36084748


Comments are closed.